1. Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan. PUB dimasyarakat biasa dikenal dengan pengumpulan sumbangan.
2. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

1. UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
2. PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang
3. PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin
4. Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

1. Terhimpunnya uang atau barang dari masyarakat untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial.
2. Tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
4. Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
5. Terselenggaranya pengumpulan sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan bazaar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan
5. Penjualan prangko amal
6. Pengedaran daftar (list) derma
7. Penjualan kupon atau stiker sumbangan
8. Penempatan kotak sumbangan di tempat umum
9. Penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya
10. Pengiriman blanko weselpos atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
11. Pengumpulan sumbangan dengan membuka nomor rekening bank
12. Melalui SMS donasi
13. Pengembalian sisa belanja
14. Melalui website

1. Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Organisasi yang menyelenggarakan harus memenuhi persyaratan antara lain:
   • Mempunyai Akta Notari atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat:
     • Azas, sifat, dan tujuan organisasi
     • Lingkup kegiatan
     • Susunan organisasi
     • Sumber keuangan
   • Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, Organisasi harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat.
   • SK Kepanitiaan bagi pemohon.

1. Menteri Sosial, untuk penyelenggaraan yang meliputi:
   • Seluruh Indonesia
   • Melebihi wilayah satu provinsi
   • Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain
2. Gubernur, untuk penyelenggaraan yang meliputi:
   • Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan
   • Melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota
3. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang meliputi Kabupaten/Kota yang bersangkutan

1. Pemohon penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
   • Nama dan alamat organisasi
   • Akta pendirian dan susunan pengurus
   • Kegiatan sosial terakhir yang telah dialksanakan
   • Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
   • Jangka waktu dan wilayah penyelenggaran
   • Mekanisme penyaluran
   • Mekanisme penyelenggaraan
   • Rincian pembiayaan
2. Permohonan ditujukan kepada Menteri Sosial RI, dengan melampirkan:
   • Surat rekomendasi atau persetujuan Gubernur setempat dimana pemohon berkedudukan.
   • Bagi pemohon yang berkedudukan di provinsi lain, di samping persetujuan sebagaimana dimaksud, harus disertai pula persetujuan Gubernur atau Instansi sosial dimana pengumpulan sumbangan diselenggarakan.
   • Fotokopi Akta pendirian dan AD/ART dari organisai yang bersangkutan.

Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus terlebih dulu dikaji mengenai:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan.
2. Maksud dan tujuan usaha pengumpulan sumbangan.
3. Kemungkinan efek psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat dimana pengumpulan sumbangan tersebut diselenggarakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang selektif maka permohonan dapat diberikan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam bentuk SK Izin yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan.
2. Tata cara penyelenggaraan.
3. Penggunaan biaya penyelenggaraan.
4. Batas wilayah, meliputi luas/wilayah pengumpulan sumbangan.
5. Batas waktu penyelenggaraan, selama-lamanya 3 bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama 1 bulan.
6. Jumlah pembiayaan penyelenggaraan usaha pengumpulan sumbangan, untuk kegiatan operasional sebanyak-banyaknya 10% dari hasil sumbangan yang terkumpul kecuali untuk sumbangan korban bencana.

1. Penyelenggara dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan wajib melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
2. Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Izin.
3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial RI dengan tembusan kepada:
   • Kementerian Dalam Negeri
   • Gubernur Provinsi Setempat
   • Kepala Instansi Sosial Provinsi tempat penyelenggaraan/ pemegang izin berkedudukan
4. Isi laporan harus disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berupa:
   • Jenis usaha yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan sumbangan
   • Jumlah sumbangan yang diperoleh
   • Penggunaan sumbangan (penyalurannya)

1. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka langkah-langkah yang bersifat preventif atau represif dapat dilakukan Kementerian Sosial RI sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut.
2. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 Pasal 8 tentang Pengumpulan Sumbangan.

Pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin adalah bagi yang melaksanakan:

1. Kewajiban hukum agama.
2. Amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah.
3. Hukum adat atau adat kebiasaan.
4. Dalam lingkungan berbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi.